Mukadimah Konstitusi Kerajaan Jayantara | Cerita Fiksi

Mukadimah Konstitusi Kerajaan Jayantara ini adalah bagian dari cerita fiksi Berjudul Kerajaan Jayantara karya: M. Reza Al Barik Akbar.

UNDANG-UNDANG DASAR KERAJAAN JAYANTARA

Sistem Ketatanegaraan Manunggaling Praja

Naskah Rancangan Konstitusi Negara

• Nama Resmi Negara: Kerajaan Jayantara
• Bentuk Negara: Negara kesatuan berbentuk kerajaan
• Sistem Ketatanegaraan: Manunggaling Praja
• Ibu Kota Negara: Mahabandar
• Jumlah Kerajaan Otonom: 21 kerajaan
• Tanggal Penetapan: 18 Mei 1999
• Nomor Penetapan: 1

Mukadimah Konstitusi Kerajaan Jayantara

Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan menyadari bahwa kehidupan bernegara merupakan amanah untuk menjaga martabat manusia, mewujudkan keadilan, memelihara persatuan, dan menjamin keberlangsungan kehidupan bersama;

Dengan mengakui bahwa Kerajaan Jayantara berdiri sebagai satu negara kesatuan yang menaungi beragam wilayah, masyarakat, kebudayaan, dan tradisi kerajaan dalam ikatan persatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Dengan menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi negara dijalankan melalui sistem ketatanegaraan Manunggaling Praja, yang memadukan kepemimpinan Raja Agung, partisipasi rakyat, pemerintahan yang bertanggung jawab, otonomi kerajaan, dan supremasi konstitusi;

Dengan memahami bahwa kedudukan Raja Agung merupakan amanah konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan rakyat sesuai ketentuan suksesi, bukan kekuasaan tanpa batas;

Dengan menegaskan bahwa setiap kerajaan otonom merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan Jayantara, memiliki kewenangan mengurus urusan wilayahnya, tetapi tidak memiliki kedaulatan negara tersendiri;

Dengan bertekad menjamin hak, kebebasan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat, serta memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum;

Dengan demikian, disusun dan ditetapkanlah Konstitusi Kerajaan Jayantara sebagai hukum dasar tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara, Raja Agung, keluarga kerajaan, raja-raja kerajaan otonom, pejabat pemerintahan, badan peradilan, dan seluruh rakyat Kerajaan Jayantara.